VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menteri Sekretaris Negara akan mengundang seluruh pimpinan lembaga negara ke Istana Negara, Sabtu, 5 Oktober 2013. Pertemuan yang dijadwalkan pada pukul 13.00 WIB itu akan membahas soal nasib Mahkamah Konstitusi (MK) ke depan pasca penangkapan Ketua MK non-aktif Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu malam, 2 Oktober 2013.
"Pertemuan konsultasi ini dipandang Presiden penting agar tidak terjadi krisis kepercayaan terhadap lembaga dan simbol negara," kata Julian kepada VIVAnews, Jumat, 4 Oktober 2013.
Dalam pertemuan itu akan hadir semua pimpinan lembaga, mulai dari DPR, MPR, BPK, MA, KY, kecuali MK. Julian menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden SBY akan berkonsultasi mengenai MK dengan para pimpinan lembaga negara. Itu sebabnya, pimpinan MK tidak diundang.
"Kami tidak bilang MK sedang bermasalah, tapi pasca penangkapan Ketua MK Akil Mochtar kami akan konsultasi lebih bijak lagi dengan lembaga lainnya," ujar dia. Setelah pertemuan itu, Presiden SBY dipastikan akan menyampaikan keterangan pers terkait hasil konsultasi.
Sebelumnya, pasca penangkapan Ketua MK Akil Mochtar, Presiden SBY langsung menyampaikan pernyataan kepada media di kantornya, Kamis siang, 3 Oktober 2013. Terkait perkara yang juga melibatkan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Chairun Nisa, Presiden meminta seluruh pihak untuk bijaksana dalam mengintepretasikan kasus ini.
"Saya melihatnya sebagai kasus hukum, bukan politik. Kalau kasus hukum, selesaikan, tegakkan secara hukum. Jangan dicampuradukkan," kata SBY.
KPK telah menetapkan Ketua MK non-aktif Akil Mochtar sebagai tersangka penerima suap. Ketua KPK Abraham Samad menyatakan, Akil menerima suap terkait perkara sengketa pilkada di Gunung Mas, Kalimantan Tengah.
Dalam jumpa pers di hari yang sama, Abraham juga menyatakan bahwa anggota DPR berinisial CN juga bertatus tersangka, "Keduanya diduga menerima uang."